Banyak pihak memandang bahwa hiruk-pikuk yang terjadi belakangan ini di pentas nasional merupakan ajang pemanasan untuk pertarungan pada tahun 2014. Pelakunya bukan hanya dari kalangan politisi yang memiliki kendaraan partai politik, tapi juga tokoh-tokoh yang bernaung di bawah bendera ormas, LSM, atau komunitas lintas agama.
Persiapan menuju perebutan kepemimpinan RI sudah diperlihatkan dengan sangat jelas oleh partai-partai politik yang eksis di senayan. Partai Demokrat yang tidak lagi dapat mengajukan SBY karena adanya batasan masa jabatan presiden 2 periode mulai mempersiapkan jagoan barunya. Yang disebut-sebut memiliki kans kuat adalah Anas Urbaningrum, Pramono Edhi Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Nama terakhir bahkan sudah menerbitkan buku “Kepak Sayap Putri Prajurit”nya. Buku tersebut sudah lama beredar di masyarakat.
Tak ingin ketinggalan, Partai Golkar yang pernah berkuasa selama lebih dari 3 dekade juga sudah mengelus calonnya. Siapa lagi kalau bukan Aburizal Bakrie, Sang ketua umum. Spanduk bertuliskan “Aburizal Bakrie for President 2014” ramai menghiasi jalan-jalan utama di beberapa kota besar di Indonesia pada bulan Januari lalu.
PDIP sebagai partai oposisi pun rupanya tidak ingin kecolongan lagi setelah kalah dalam 2 periode berturut-turut. Sejumlah kalangan internal PDIP masih menginginkan Megawati diusung kembali sebagai capres 2014. Apalagi survei “Prospek Capres 2014-2019” yang dilaksanakan oleh Indo Barometer pada bulan Agustus 2010 menempatkan Megawati pada posisi teratas. Namun demikian, beberapa tokoh PDIP mencoba mencari alternatif lain dengan pertimbangan usia mantan Presiden RI tersebut yang sudah lebih dari 60 tahun.
Politik Saling Sandera
Politik saling sandera yang dimainkan oleh Demokrat dan Golkar mengindikasikan adanya persaingan ke arah politik 2014 tersebut. Sebut saja misalnya kasus Gayus yang menyeret-nyeret nama Ical, sapaan Abu Rizal Bakrie, sehingga berpeluang membuka kasus pajak grup Bakrie. Demikian pula kasus Bank Century dan saham perdana (IPO) Krakatau Steel yang membuat SBY dan Demokrat terpuruk di mata publik.
Komitmen Masa Lalu
Sebagian kalangan PDIP yang tidak lagi betah sebagai oposisi mencoba menjalin kedekatan dengan Demokrat sebagai partai pemerintah. Kedekatan PDIP dan Demokrat belakangan ini kembali memanaskan isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2, sehingga muncul wacana akan dimasukkannya kader PDIP dalam kabinet hasil reshuffle. Sebagian kalangan memandang kedekatan ini sengaja mulai dibangun untuk persiapan paket pasangan Demokrat-PDIP untuk tahun 2014 nanti.
Sayangnya, masa lalu PDIP seakan telah menyandera harapan mereka tersebut. Kemesraan yang mereka jalin dengan Demokrat agar terbuka peluang duet Ani Yudhoyono-Puan Maharani atau paket Ani dengan tokoh PDIP lainnya pada tahun 2014 masih terhalang komitmen mereka dengan Gerindra pada pilpres 2009 lalu. Gerindra mengingatkan mereka akan adanya komitmen sama-sama mendukung Prabowo pada tahun 2014, setelah mereka sama-sama memperjuangkan Megawati pada 2009 lalu.
Tokoh non-parpol
Munculnya kritikan kalangan yang menamakan dirinya “tokoh lintas agama” terhadap pemerintah SBY juga tidak terlepas dari agenda 2014. Terlepas dari konten yang mereka suarakan, orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai tokoh lintas agama tersebut bisa jadi ikut pula memainkan isu untuk popularitas menjelang pertarungan di 2014. Gerakan melawan kebohongan pemerintah mungkin merupakan bagian dari upaya menenggelamkan pamor SBY dan Demokrat yang masih dominan sembari memunculkan diri ke publik.
Kekuatan Tokoh
Masyarakat Indonesia harus lebih banyak membuka mata terhadap nasib bangsa Indonesia pasca Reformasi. Bangsa ini tidak akan bisa melepaskan dirinya dari jerat keterpurukan yang masih menjarah hampir seluruh sendi kehidupan jika terus terpaku dengan pamor tokoh-tokoh yang ramai dibicarakan publik.
Pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan orde baru, masyarakat Indonesia dibuat silau oleh pamor tokoh-tokoh yang muncul di era reformasi. Padahal kepemimpinan mereka sebenarnya tidak efektif karena tidak ditopang oleh support system (baca: partai politik) yang kuat.
Para tokoh itu begitu dipercaya menjalankan pemerintahan dengan kekuatannya sendiri sementara para pendukungnya sibuk mencari posisi sedekat mungkin dengan tokoh yang sedang berkuasa. Itulah yang terjadi pada Gusdur pada tahun 1999, Megawati pada tahun 2001, dan sekarang dialami oleh SBY.
Akibatnya, saat pamor sang tokoh pudar, maka meredup pula sinar partai pendukungnya. Setelah Gusdur terdepak dari istana, perolehan suara PKB yang sempat mencapai 12% pada pemilu 1999 terus mengalami kemerosotan dan tersisa 4,94% pada pemilu 2009 lalu. Persentase perolehan suara PDIP juga terus turun seiring makin tuanya usia sang figur, Megawati Soekarno Putri. Pada pemilu tahun 1999, PDIP menang dengan 33% suara, namun perolehan suaranya kemudian anjlok hampir separuhnya pada tahun 2004 menjadi 18,6%. Kemerosotan suara PDIP berlanjut pada pemilu 2009 dengan raihan hanya sebesar 14%. Tidak menutup kemungkinan, hal ini akan dialami pula oleh partai Demokrat. Saat SBY tidak lagi menjabat, tidak ada jaminan partai tersebut masih akan mendapat dukungan suara dari rakyat pada tahun-tahun mendatang.
Kekuatan Sistem
Bertahan lamanya kepemimpinan Soeharto selain karena belum adanya batasan masa jabatan presiden juga karena Soeharto segera membangun support system yang cukup kokoh saat ia berkuasa. Maka pada masa pemerintahannya, rencana pembangunan yang disusun dalam bentuk Repelita bisa direalisasikan dengan baik. Sayangnya, Soeharto tidak memberantas kutu-kutu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada support system yang ia bangun. Malah dibiarkan berkembang dan beranak-pinak.
Untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukan, kita harus mendukung support system yang tangguh dan tidak hanya mengandalkan figur tokoh semata. Tapi support system yang tangguh saja tidak cukup. Ia juga harus bersih dari virus KKN dan ambisi pribadi. Maka mari kita lihat organisasi mana yang sampai hari ini masih bersih dan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat dan relatif berhasil dengan kaderisasinya. Mereka itulah yang bisa kita harapkan dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan menuju masa kejayaannya.
*) Dimuat pada harian Radar Depok edisi 23 Feb 2011
Wednesday, April 27, 2011
Awal Pertarungan 2014
Akankah Pelantikan Walikota Terpilih Tertunda?
Jadwal pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih kota Depok periode 2011-2016 sisa beberapa hari lagi, namun hiruk-pikuk pertarungan dari peserta pesta demokrasi lima-tahunan itu belum juga reda. Sebenarnya hal itu bisa dimaklumi karena kita masih terus belajar memaknai demokrasi. Selain itu, para pelaku dalam pesta demokrasi itu juga tentu ingin memperlihatkan bahwa sebagai petarung, mereka sanggup ‘bermain’ hingga saat-saat terakhir dari pertarungan.
Warga Depok sudah mengikuti seluruh proses Pemilukada Depok periode ini. Penyelenggaraan pemilukada telah melewati semua tahapan, mulai dari pendaftaran bakal calon hingga penetapan hasil pemungutan suara. KPUD kota Depok sebagai penyelenggara telah menetapkan pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode 2011-2016.
Proses pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wadah untuk menyalurkan keberatan secara hukum juga sudah dilakukan oleh pihak yang kalah dan MK telah mengeluarkan keputusannya. Keputusan MK rupanya memperkuat keputusan KPUD Depok tentang hasil penetapan pasangan terpilih. Sejatinya, tahapan pemilukada telah selesai sampai di sini dan hanya menyisakan proses pelantikannya saja. Namun, beberapa pihak menganggap kurang elok kalau menunggu seremoni pelantikan tanpa ‘acara tambahan’. Maka dibuatlah acara tambahan itu.
Salah satu pasangan calon yang kalah kemudian melanjutkan proses gugatan administratif yang pernah diajukan ke PTUN Bandung beberapa bulan lalu. PTUN Bandung kemudian melahirkan keputusan yang membuat beberapa anggota DPRD kota Depok tidak dapat menyepakati pelantikan walikota dan wakil walikota Depok terpilih sesuai jadwal semula, yaitu tanggal 26 Januari 2011. Pimpinan DPRD kota Depok merasa perlu untuk berkonsultasi kepada mendagri untuk meminta petunjuk tentang adanya keputusan dua lembaga konstitusi yang dianggap bertentangan satu sama lain.
Mendagri kemudian menjawab keraguan itu dengan mengeluarkan surat keputusan tentang keharusan DPRD kota Depok melaksanakan proses pelantikan sesuai jadwal mengan mengacu pada putusan MK. Surat dari mendagri tersebut rupanya belum cukup menghilangkan keraguan para anggota legislatif Depok, sehingga masih terbagi dua kelompok, yaitu kelompok yang menyetujui dilanjutkannya proses pelantikan dan kelompok yang ingin menunda/membatalkan pelantikan pasangan terpilih.
Sebagian besar warga Depok tidak terlalu menghiraukan polemik di antara wakil-wakil mereka di dewan. Merekapun sudah bisa menebak kesudahan dari proses demokrasi ini, yaitu pasangan Nur Berkhidmad tetap akan dilantik pada tanggal 26 Januari 2011 nanti. Dengan pemahaman sederhana, mereka meyakini bahwa dengan adanya kesatuan pandangan antara KPUD Depok, MK, dan Mendagri dalam masalah ini, maka sudah sepatutnya DPRD Depok meneruskan agenda yang tersisa, yaitu pelantikan. Adapun proses banding yang diajukan KPUD Depok ke PTTUN atas keputusan PTUN Bandung tidak perlu ditunggu karena sekedar untuk mengembalikan kehormatan lembaga penyelenggara pemilukada tersebut bahwa keputusan mereka tentang penetapan calon dan nomor urut sesuai SK No.18 sudah tepat. Sedangkan putusan PTUN Bandung itu sendiri sama sekali bukan penghalang diteruskannya proses pelantikan karena PTUN tidak menganulir SK KPUD Depok No.17 yang menyangkut pengesahan bakal calon menjadi pasangan calon.
*) Dimuat di harian Radar Depok edisi 20 Jan 2011
Sunday, October 24, 2010
Hari Ultahku adalah Harimu, Ibu
Sudah tiga puluh lima tahun berlalu
peristiwa itu
mungkin hanya engkau yang masih mengingatnya
kala berjibaku dengan peluh dan rasa sakit
darah yang bersimbah
terima kasih telah menyambutku dengan senyum
hari ini,
usiaku 35 tahun
kasihmu tak pernah berhenti
sayangmu selalu mengiringi
do’amu selalu menyertai
ibu…,
hari ini adalah hari yang spesial
tapi bukan untukku
melainkan untukmu
ibu…,
semoga engkau panjang umur
dan berkah
semoga Allah mengasihimu
sebagaimana engkau telah mengasihiku
sejak dalam kandunganmu
semoga Allah menyayangimu
sebagaimana sayangmu padaku
sepanjang kebersamaan kita
semoga Allah memberi jannatul firdaus
sebagai balasan bagimu
atas perjuanganmu
35 tahun yang lalu
amin..amin..ya rabbal ‘aalamin…
Depok, 24 Oktober 2010
Saturday, October 23, 2010
Hidupkan Desa, Kurangi Urbanisasi
Salah satu pemicu masalah di perkotaan adalah adanya arus urbanisasi, yaitu migrasi penduduk dari desa ke kota. Kota menjadi semakin padat. Jumlah kendaraan meningkat. Macet terjadi dimana-mana. Polusi udara meningkat sampai pada tingkat yang membahayakan kesehatan. Muncul gubuk-gubuk liar hingga ke tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di tepi jalur KRL (kereta listrik), kolong jembatan, dan daerah-daerah bantaran sungai.
Para pelaku urbanisasi yang bernasib buruk akhirnya memunculkan masalah lain. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi tunawisma dan tunakarya yang memancing terjadinya berbagai tindak kejahatan di kota. Sebagian lagi terpaksa mengorbankan kehormatannya dengan menjadi tunasusila.
Keinginan orang-orang desa bermigrasi ke kota dipicu oleh berkurangnya daya tarik desa dibandingkan dengan daya tarik perkotaan. Dalam pandangan mereka, kota lebih menjanjikan, terutama sebagai sumber mata pencaharian dibandingkan dengan desa. Meskipun harus dimulai dengan bersusah-payah, mereka tidak segan-segan mengadu nasib di kota karena desa tempat mereka bermukim tidak memberi harapan yang besar. Toh, bagi mereka banyak cerita sukses orang-orang yang awalnya terlunta-lunta kemudian dapat berubah nasibnya setelah sekian lama ‘bersabar’ mengadu nasib di kota. Cerita-cerita memilukan dari orang-orang yang kurang beruntung tidak lagi mereka hiraukan.
Sangat sulit bagi pemerintah kota untuk mencegah arus urbanisasi hanya dengan himbauan dan program penertiban semata. Selama daya tarik kota tetap lebih besar daripada desa, arus urbanisasi akan tetap terjadi. Perlu adanya sinergi antara pemerintah kota dan desa untuk mencegah arus urbanisasi melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sinergi itu harus dipadu dengan upaya pemerintah pusat untuk memperbesar alokasi pembangunan ke daerah-daerah pedesaan. Jika program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan sukses, maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut, sekaligus akan membuat betah mereka untuk terus menetap di pedesaan.
Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan. Program utama yang mesti dicanangkan adalah mendirikan sekolah-sekolah unggulan di daerah-daerah pedesaan, terutama sekolah kejuruan. Dengan mencanangkan program 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) untuk 1 kecamatan, tiap desa punya sarana untuk mencetak sumber daya manusia yang siap pakai. SMK yang dibentuk di tiap kecamatan tentunya disesuaikan dengan potensi kecamatan tersebut. Di daerah yang besar potensi pertanian dan perkebunannya dapat dibangun SMK Pertanian/Perkebunan. Di daerah kecamatan yang memiliki potensi kekayaan laut dapat didirikan SMK Kelautan/Perikanan. Demikian pula untuk daerah yang punya cukup potensi untuk pengembangan sumber-sumber tenaga listrik terbarukan dapat dibangun SMK Teknologi. Untuk mendukung program ini, tentu diperlukan kajian mendalam tentang bisa/tidaknya didirikan SMK yang sederajat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Artinya, lulusan SD (Sekolah Dasar) sudah dapat diarahkan untuk masuk ke jenjang SMK-SMK tersebut agar nantinya dapat menjadi tenaga-tenaga siap pakai untuk desanya masing-masing. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan dana beasiswa pendidikan untuk lulusan SMA yang punya potensi untuk menjadi guru atau tenaga medis dan bersedia mengabdi di daerah-daerah kecamatan yang memiliki daerah terpencil yang sulit dijangkau (misalnya, berupa pulau kecil).
Faktor pendukung utama dari program percepatan pembangunan di pedesaan adalah tersedianya aliran listrik dan saluran telekomunikasi di desa-desa. Kita patut mengacungkan jempol bagi CEO PLN yang baru (Dahlan Iskan) beserta jajarannya yang sangat gencar mengupayakan ketersedaiaan listrik hingga ke desa-desa. Pun kita tentu sangat memuji program kementerian komunikasi dan informasi yang telah mengembangkan program Palapa Ring untuk 25.000 desa berdering dan 100 desa internet seluruh Indonesia.